Agenda pelatihan dasar umum (LDU) PKB / PLKB  digelar sehari di Hotel Akat, Senin (5/3).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk keluarga berencana Kabupaten Merauke, Delisana Selfi Gebze saat membuka kegiatan mengatakan, pembekalan bagi tenaga PKB/PLKB dari 10 distrik dan 11 kelurahan itu implementasi program presiden. 

"Program keenam yang dicanangkan presiden Jokowi. Pembangunan dimulai dari pinggiran/kawasan perbatasan NKRI untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia," terangnya. 

Menurut Delfiana, program tersebut wajib dilaksanakan. Salah satunya di Merauke, namun 31 tenaga PKB/PLKB statusnya masih honor. Padahal seharusnya disandang pegawai tetap ASN. 

Kedepan, sambungnya, tenaga PKB akan melaksanakan beberapa kegiatan di masyarakat. Mendorong pembangunan dan perkembangan kependudukan di wilayah Merauke. 

"Hari ini pembinaan dan pendampingan kepada tenaga PKB. kami harap dukungan pemerintah, kepala distrik, lurah dan masyarakat untuk mendampingi tenaga PKB ketika berada di lapangan," pintanya. 

Apalagi dengan keterbatasan tenaga PKB tak seimbang dengan banyak kegiatan yang dilaksanakan tentu butuh perhatian, dorongan dan motivasi. Contohnya kegiatan, program bina keluarga balita, bina kuarga remaja dan lansia. Selain itu, membantu program dinas terkait. 

Delfiana mengungkapkan, program yang akan dilaksanakan setahun kedepan diharapkan semua elemen bisa berpartisipasi mendukung setiap tenaga PLKB di masing-masing distrik dan kelurahan. 

Dia mengucapkan terimakasih kepada kadistrik dan lurah sudah mendukung tenaga PLKB selama 2 hingga 3 tahun belakangan ini. Tentu ada banyak hal yang dialami. 

"Seharusnya tenaga PKB itu ASN tapi yang kami punya tenaga kontrak pertahun. Pada prinsipnya dinas berupaya program ini terus berjalan," tandasnya. 

Dalam pelatihan itu dihadiri beberapa kepala distrik, lurah, peserta dan tamu undangan. Dengan narasumber dari dinas provinsi dan kabupaten. (HDA)

KOMENTAR

    belum ada komentar

Silahkan berkomentar secara bertanggungjawab