Sulastri Berita 16 Maret 2018 10:23 dibaca 140x

http://merauke.go.id/portal/files/politikjpeg.jpeg

Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen membuka rapat koordinasi teknis pemerintah kampung se provinsi Papua tahun 2018. Rakor dipusatkan di kabupaten Merauke, Rabu, (14/3).


Dalam sambutannya ia mengatakan, kehadiran kampung-kampung di Papua lebih banyak terjadi karena pertimbangan politik, dengan alasan kenaikan jumlah penduduk yang begitu signifikan dalam limit waktu yang begitu dekat.


Saat ini Provinsi papua sudah mencapai 5419 kampung dan 110 kelurahan. Katanya, hampir semua kabupaten yang memekarkan kampung dan distrik atas dasar kepentingan politik lokal. Endingnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk membina aparatur dan menyiapkan infrastruktur di pemerintahan kampung.


"Salah satu indikator, jumlah penduduk naik maka DAU Juga akan bertambah. Perlu ada skema yang lebih penting dari kondisi geografis dan tingkat kemahalan yang dijadikan catatan penting ketimbang jumlah penduduk," ucapnya. Di Swissbel Hotel.


Ia memaparkan masih banyak juga kampung -kampung di kabupaten yang belum mempunyai fasilitas tetapi pemekaran terus dilakukan. Ini menjadi kajian dari semua birokrat selanjutnya membuat telaah kepada bupati tentang masalah dimaksud, tambahnya.


"Ada pembenahan terhadap semua persoalan dan segera ada tindaklanjut. Bagaimana penataan kampung, administrasi dan infrastruktur kampung,"


Kesempatan itu, ia mengingatkan tanggungjawab bupati dalam menyiapkan pendamping terhadap pemanfaatan Dana Desa. Karena dari segi kualitas, para aparat kampung masih sangat memprihatinkan.


Sekda Hery harapkan pelaksanaan rakor di Merauke tidak sekedar bersilaturahmi tetapi ada pencapaian yang jelas. Sebelum mengakhiri sambutannya, ia tekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat politik praktis.

KOMENTAR

    belum ada komentar

Silahkan berkomentar secara bertanggungjawab