Infrastruktur Di Perbatasan Harus Ditingkatkan

Masalah di wilayah perbatasan bukan saja terfokus pada pertahanan dan keamanan. Namun yang tidak ketinggalan adalah soal infrastruktur sehinggaa menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Pasalnya,  jika infrastruktur di tapal batas RI-PNG yang ada di wilayah Kabupaten Merauke itu baik, maka akan berpengaruh bagi wajah negara Indonesia di beranda ujung Timur NKRI.

Demikian disampaikan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka MT saat tatap muka bersama Anggota Komisi II DPR RI Dapil Papua, Agustina Basik-Basik serta Muspida plus bertempat di Gedung Negara, Kamis lalu.

Khusus  infrastruktur jalan yang berada di daerah batas, menurut Bupati jalan tersebut mengandung dua makna penting bagi hidup bangsa ini. Pertama,  memiliki makna sebagai jalan politk. Dan kedua, keberadaan jalan juga sebagai penggerak ekonomi utama bagi daerah terisolir.

“Dikatakan terisolir karena batas jalan RI-PNG itu penampilannya tetap terisolir, tertinggal, miskin, bodoh, itu masih tetap terlihat. Sehingga suka atau tidak suka, kita harus membuat wajah perbatasan ini menjadi bagus,”tuturnya.

Secara keseluruhan wajah Kabupaten Merauke dinilai sudah cukup bagus, karena mulai dari titik nol di Lepro Seri hingga sampai Muting dan Ulilin, jalannya sudah mulai bagus. Apalagi saat ini sudah dilalui Bus Damri sehingga membuka akses kemana-mana bagi warga setempat.

Sambungnya, yang menjadi perhatian saat ini adalah jalan khusus ke titik batas. Misalnya dari Muting dengan Ulilin ke Bupul 12, 13, 11, karena ini akan terintegrasi dengan apa yang disarankan Kapolres Merauke AKBP Djoko Prihadi SH sebelumnya, bahwa Bupul 11, 12 dan 13 merupakan wilayah ancaman terhadap masuknya marijuana atau ganja dari negara tetangga (PNG). Karena pada tahun 2008 lalu,sempat ada peristiwa penyelundupan ganja dari PNG ke Merauke.

“Karena ini batas negara, maka Pemerintah Pusat melalui APBN harus terus intervensi pembiayaan di garis batas. Apalagi garis batas laut (patok)  mile 14 ini sekarang yanris berada di laut, kami ingin membangunnya dengan beton agar tidak hilang,”ucapnya.

Selanjutnya Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan wilayah Kondo sebagai titik sentral pembangunan seluruh pos lintas terpadu. Oleh karena itu, sentral pembangunan harus digeser ke Torasi karena Merauke berada di bagian muara, sedangkan di bagian hulu terdapat kegiatan industri.

“Ancaman industri ini cukup besar sekali. Khusus Tabubil sangat memberikan ancaman bagi Kali Maro, Sota sampai Boven Digoel karena ancaman tambang emas di bagian hulu. Sehingga Pusat harus memperhatikan ini dengan membentuk Tim penelitian khusus untuk upaya penanggulangan,”sarannya.

Di bagian lain mengenai wilayah yang diduduki institusi TNI, Pemerintah Kabupaten Merauke sangat mendukung karena penampilan TNI saat ini bukan sebagai security project , tetapi TNI bertugas lebih kepada penegakkan hati.

“Waspada tetap harus dilakukan, tetapi pelayanan kepada masyarakat sudah sangat berubah. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Danrem dan jajarannya,”tandasnya. Hadir dalam pertemuan kemarin, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Edy Rahmayadi, Danlantamal XI Merauke, Brigjen TNI Marinir Heri Setiadi, Wakil Bupati Sunarjo, serta Forum Muspida Plus.

Berita di kategori Berita dan ditulis oleh Eka Novita .

Copyright © 2013 · DISKOMINFO KAB. MERAUKE ·